Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 telah selesai, dan hasilnya telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024. Namun penetapan anggota legislatif 2024-2029 masih harus menunggu hasil persidangan Perselisihan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
Litbang Kompas menyusun simulasi perkiraan anggota DPR yang kemungkinan besar akan lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Hasil ini hanya sebagai gambaran saja, untuk melihat siapa-siapa saja caleg yang akan menjadi wakil rakyat pada periode pemerintahan mendatang.
Hasil simulasi juga belum memperhitungkan kemungkinan ada anggota yang mengundurkan diri. Hasil final adalah anggota DPR RI yang akan ditetapkan KPU setelah semua sengketa dan persyaratan selesai.
Untuk detail perolehan suara per provinsi dan per dapil bisa dilihat pada grafik berikut:
Untuk perolehan suara per partai bisa dilihat pada grafik berikut:
Infografik:Albertus Erwin Susanto
Pengolah Data:Reza Felix Citra
Editor:Topan Yuniarto
Caleg Nomor Urut Atas Tetap Favorit, Kompas.id, 8 April 2024
tirto.id - Seorang anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi PDIP berinisial HM sedang ramai diperbincangkan karena diduga menonton video porno ketika mengikuti rapat di sidang Panitia Kerja (Panja) Vaksin Covid-19 di Gedung DPR.
Menurut berita terbaru, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
“Pemanggilan akan dilakukan secepatnya pada kesempatan pertama di masa sidang berikut,” kata Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman kepada Tirto, Rabu (13/4/2022).
Kasus anggota DPR yang menonton video porno saat rapat juga pernah viral beberapa tahun lalu. Seperti diberitakan Republika pada 2011 lalu, anggota DPR itu adalah Arifinto dari Komisi V dari fraksi PKS.
Kala itu, Arif mengaku difoto oleh fotografer dari Media Indonesia. ia pun langsung meminta maaf. Dulunya, Arif adalah anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VII, sedangkan posisinya di Partai Keadilan Sejahtera adalah Komisi Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Pusat PKS.
Kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI dan Pimti Kemenkumham Sulut di Lapas Manado: Penguatan, Motivasi, dan Apresiasi
MANADO (4/12) – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Aris Munandar dan Kepala Divisi Keimigrasian, Syamsul Efendi Sitorus, mendampingi anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, dalam kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan penguatan kepada pegawai Lapas serta meninjau kondisi blok dan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Lapas Manado, Tapianus Antonio Barus. Dalam arahannya, Agun Gunanjar mengajak seluruh jajaran Lapas untuk senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pekerjaan. Ia juga menekankan pentingnya berbuat kebaikan kepada sesama sebagai bentuk amal yang akan mendatangkan keberkahan dari Tuhan.
“Saya mengapresiasi upaya pembenahan lingkungan Lapas yang telah dilakukan. Kebersihan dan estetika lingkungan yang terjaga mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan suasana yang lebih baik bagi pegawai maupun WBP,” ujar Agun.
Kadiv PAS, Aris Munandar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Sulawesi Utara, khususnya ke Lapas Manado. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik.
“Kehadiran Bapak Agun Gunanjar Sudarsa merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut. Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan, baik kepada WBP maupun masyarakat,” ungkap Aris.
Kunjungan ini diakhiri dengan dialog bersama pegawai Lapas, yang menjadi momentum untuk memperkuat semangat kerja dan solidaritas dalam menjalankan tugas di bidang pemasyarakatan.
Kasus Pejabat Negara Menonton Video Porno
Kasus pejabat negara yang tertangkap menonton video porno dalam situasi resmi juga pernah terjadi di India sekitar tahun 2012.
Seperti dilaporkan Reuters, setidaknya ada tiga politikus India yang pernah tertangkap menonton video porno dalam situasi resmi. Celakanya, tiga orang tersebut berstatus sebagai menteri.
Kala itu, Laxman Savadi yang menjabat sebagai menteri kerja sama negara bagian Karnataka berbagi klip porno dengan temannya CC Patil. Ia adalah menteri pengembangan perempuan dan anak.
Sedangkan pemilik ponselnya adalah Krishna Palemar. Ia adalah menteri negara pelabuhan, sains dan teknologi. Video tersebut mereka tonton saat duduk di majelis negara bagian.
Akhirnya, setelah memicu kemarahan publik, baik dari aktivis hak asasi, kelompok Hindu sayap kanan dan partai Kongres, akhirnya ketiganya pun mengundurkan diri.
“Sungguh meresahkan bahwa orang-orang yang berada di posisi kekuasaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengubah keadaan sebenarnya memiliki pola pikir yang sama dan sibuk menonton film porno,” kata Renuka Chowdhary, mantan menteri federal untuk pembangunan perempuan dan anggota Partai Kongres.
Sebab kala itu, anak perempuan dan banyak wanita di India masih menghadapi rentetan ancaman termasuk pemerkosaan, pernikahan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan demi kehormatan dan perdagangan manusia.
Penulis: Alexander HaryantoEditor: Iswara N Raditya
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri, Senin (11/11/2024). Raker ini membahas realisasi anggaran dan capaian kinerja Polri tahun 2024, rencana kerja Polri untuk 2025, serta evaluasi penegakan hukum terkait sumber daya alam, narkoba, dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Rapat dipimpin oleh Habiburokhman, Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, dan dihadiri oleh […]
Komisi III DPR RI menyoroti penangkapan Tiktoker Gunawan alias Sadbor yang diduga mempromosikan judi online (judol). Anggota Komisi III, Martin Tumbeleka, mendesak agar penegak hukum bersikap adil dan transparan dalam menangani kasus ini, mengingat banyak public figure lainnya yang juga terlibat dalam promosi judi online. “Penegakan hukum harus adil, termasuk terhadap public figure. Banyak artis […]
Anggota Komisi III DPR RI, Melati Erzaldi, mengingatkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta fokus pada prioritas pembangunan nasional dalam setiap pengajuan anggaran. Hal ini disampaikan Melati dalam Rapat Kerja bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (31/10/2024). Melati, yang merupakan anggota DPR Fraksi Gerindra dan mewakili […]
Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Polda Sulawesi Selatan untuk mengawasi kesiapan penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada bulan November mendatang. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Amar Ma’ruf, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Sulawesi Selatan yang dianggap rentan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada […]
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman telah ditetapkan bertugas di Komisi III DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar). Penetapan ini diumumkan oleh Partai Gerindra terkait susunan komisi dan alat kelengkapan dewan pada Rabu (23/10/2024). Di Komisi III, yang membidangi penegakan hukum, Andi Amar bergabung dengan rekan-rekan dari Fraksi Gerindra, yaitu Habiburokhman, […]
Komisi III DPR RI baru-baru ini melaksanakan kunjungan kerja reses ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto memimpin tim untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah mitra terkait pembahasan anggaran. Di antara mitra yang hadir adalah Kepala Kepolisian Daerah (Polda) DIY, Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Kepala BNN Provinsi Yogyakarta. […]
Legislator partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyebutkan adanya kerawanan dengan meningkatnya peredaran narkoba yang mengarah ke anak muda baik pelajar maupun mahasiswa di provinsi D.I.Yogyakarta. Melihat situasi DIY yang rawan akan peredaran narkoba yang meningkat, Wihadi meminta kepada Kapolda DIY dan BNN DIY agar melakukan pengawasan serta tindakan pencegahan dengan […]
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menganggap putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur tidak masuk akal. Menurut Dasco, putusan itu bertentangan dengan semua bukti terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menghadiri audiensi Komisi III DPR RI dengan keluarga korban almarhum Dini Sera Afrianti. Audiensi […]
Dalam rapat tertutup selama sekitar tiga jam dengan jajaran aparat penegak hukum, Komisi III DPR RI membahas beberapa aspek penanganan kasus hukum di Yogyakarta, termasuk kasus mafia tanah yang menyasar Tanah Kas Desa (TKD) yang bersumber dari Sultan Ground. Wihadi Wiyanto, Ketua Tim Rombongan Komisi III DPR RI, mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejati […]
Habiburokhman bersama dengan Anggota DPR RI Komisi III berencana akan menggelar rapat khusus dengan Komisi Yudisial (KY) untuk khusus membahas vonis Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Bukan hanya menandai KY, Komisi III DPR Ri juga turut mengundang Mahkamah Agung dalam membahas perkara ini. “Jadi saya pikir kita harus […]